Rangkuman PKn (UH)

1. Infrastruktur politik : Organisasi kemasyarakatan yang tugasnya memberikan input kepada suprastruktur politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Contoh :

• media massa
• partai politik
• LSM
• kelompok penekan
• tokoh politik

2. Suprastruktur politik : Lembaga tinggi negara.
Contoh : 

• MPR
• DPR
• DPD
• Presiden RI
• BPK
• MA dan MK
• DPRD
• Kepala daerah provinsi, kabupaten/kota

3. Sistem politik menurut Rusandi Sumintapura : Mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.

4. Ciri-ciri sistem politik menurut Almond :

• Mempunyai kebudayaan politik
• Menjalankan fungsi-fungsi
• Memiliki spesialisasi
• Merupakan sistem campuran

5. Macam-macam sistem politik menurut Almond :

• Primitif
• Tradisional
• Modern

6. Persamaan sistem politik primitif dan tradisional, yaitu rakyatnya pasif.
7. Klasifikasi sistem politik menuruf Alfian :

• Otoriter/totaliter
• Anarki
• Demokrasi
• Demokrasi dalam transisi

8. Sistem politik Indonesia dikenal dengan sistem politik demokrasi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya meliputi :

• mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
• tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
• mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan
• bermusyawarah dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur
• menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dan tanggung jawab
• keputusan dipertanggungjawabkan secara moral maupun yuridis formal
• melaksanakan hasil musyawarah dengan semangat kekeluargaan
• menjunjung tinggi harkat-martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan

11. Tugas MPR :

• mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1)
• melantik presiden dan/atau wakil presiden (pasal 3 ayat 2)
• memberhentikan presiden dan/atau wapres sebelum habis masa jabatannya, setelah ada keputusan MK bahwa mereka bersalah (pasal 3 ayat 3)
• membuat putusan-putusan dan melaksanakan sidang lima tahun (pasal 2 ayat 2) 

10. Tugas DPR :

• membahas Rancangan Undang-Undang bersama presiden (pasal 20 ayat 2)
• mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (pasal 21)
• menyetujui Perpu yang telah ditetapkan presiden melalui persidangan (pasal 22 ayat 2)
• mengusulkan pemberhentian presiden dan/atau wapres ke MK dan MPR sebelum habis masa jabatannya (pasal 7B ayat 1)
• memberi pertimbangan kepada presiden tentang perang, membuat perdamaian/perjanjian dengan negara lain (pasal 11)
• memberi pertimbangan kepada presiden dalam mengangkat/menerima duta, memberi amnesti dan abolisi (pasal 13-14 ayat 2)
• menerima Rancangan Undang-Undang tentang kepentingan daerah yang diajukan oleh DPD (pasal 22D ayat 1-2)
• menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK (pasal 23E ayat 2)
• memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD (pasal 23F ayat 1)

11. Hak-hak yang dimiliki DPR :

• Hak interpelasi : hak untuk meminta keterangan tentang suatu kebijakan
• Hak angket : hak untuk mengajukan penyelidikan atas kegiatan pemerintah
• Hak menyatakan pendapat : hak dpr untuk menyatakan pendapat
• Hak perorangan : setiap anggota DPR mempunyai hak untuk mengajukan pendapat, menyampaikan usul dan pendapat dalam sidang maupun rapat DPR

12. Tugas presiden sebagai lembaga eksekutif, yaitu menjalankan undang-undang.
13. Hak prerogatif : Hak presiden selaku kepala negara

• mengangkat duta dan konsul 
• memberikan amnest, grasi, dan abolisi
• menyatakan perang
• menyatakan keadaan darurat negara
• memberi tanda penghargaan

14. Tugas Mahkamah Agung :

• membuat keputusan kasasi
• menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
• mengawasi semua lembaga peradilan

15. Tugas Mahkamah Konstitusi :

• menguji Undang-Undang terhadap UUD
• memutus sengketa kewenangan lembaga negara
• memutus pembubaran partai politik
• memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
• memutus kasus presiden dan/atau wapres yang perkaranya diajukan DPR

 16. Alasan partai politik dibubarkan :

• bertentangan dengan ideologi
• bersikap anarkis 
• bertentangan dengan ajaran agama
• menjurus pada gerakan separatisme

17. Tugas BPK, yaitu memeriksa penggunaan keuangan negara.
18. Dewan Perwakilan Daerah :